post image

Bappeda Kampar Susun SE Bupati Tentang Pedoman Penyusunan RKA-OPD 2017

Kamparkab - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar, susun  Surat Edaran (SE)  Bupati Kampar  tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2017. Rapat penyusunan SE ini digelar  di aula Bappeda Kabupaten Kampar, Kamis (8/12).

Rapat dipimpin Sekretaris Bappeda Kabupaten Kampar Afrizal, S.Sos mewakili Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir. H. Azwan, MSi. Rapat  tersebut dihadiri Kepala Bidang Penelitian, Iptek dan Kerjasama Pembangunan (PIKP) Bappeda Kabupaten Kampar M. Fadli Mukhtar, S.PI MSc, PPTK kegiatan Eka Enggara, ST dan  seluruh pejabat di lingkungan Bappeda Kabupaten Kampar.

Dalam draf SE yang dibahas tersebut terdiri dari lima Bab yakni, Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari Dasar dan Tujuan. Bab II, Pedoman Penyusunan RKA – OPD Tahun 2017, yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah  dan Batas Waktu Penyampaian RKA SKPD.

Kemudian Bab III, Sinkronisasi Kebijakan Penyusunan  APBD yang terdiri dari Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar Dengan Prioritas Pembangunan Nasional, Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau.

Selanjutnya Bab IV, Prioritas Pembangunan Daerah yang terdiri dari, Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 – 2016, Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2016, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2016 dan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2016. Terakhir   Bab V, Penutup.

Disampaikan  Afrizal bahwa tujuan dari penerbitan Surat Edaran Bupati Kampar tentang Pedoman Penyusunan RKA-OPD ini adalah: Sebagai acuan penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2017 bagi seluruh OPD di Kabupaten Kampar. Sebagai pedoman dalam mensinkronisasikan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan 9 (sembilan) isu strategis Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya Sebagai pedoman dalam mensinkronisasikan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017.

Untuk itu, Afrizal  mengajak seluruh peserta rapat untuk memberika masukan, saran dan kritikan terhadap  penyusunan Surat Edaran ini.  Memang pembahasan draf SE  yang dipandu Kabid PIKP M Fadli Mukhtar, berjalan sangat dinamis. Hampir seluruh peserta memberikan masukan untuk kesempurnaan Surat Edaran ini.

Beberapa point  yang  banyak dikupas adalah mengenai Belanja Langsung untuk terciptanya efesiensi anggaran. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan OPD harus mengacu pada Analisis Standar Biaya (ASB), analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang terkait dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan, untuk efisiensi anggaran. Alokasi belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Kemudian dalam rangka peningkatan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD supaya memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya untuk fungsi adhoc (diluar tupoksi).

Selanjutnya hasil  pembahasan draf SE  Bupati Kampar  tentang Pedoman Penyusunan RKA-OPD Tahun Anggaran ini  akan disampaikan kepada  pimpinan sebelum SE ini diterbitkan. (kamparkab-019)

Berita Terkait