post image

Kampar Dukung Program Bidang Kemaritiman

Bangkinang Kota - Meskipun Kampar merupakan daerah yang tidak berada di kawasan pesisir, akan tetapi Kampar berupaya untuk mendukung kesuksesan program bidang kemaritiman sesuai dengan porsi dan kewenangan yang dimiliki. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendukung program tersebut, salah satu peluangnya tentu dengan menjalin kerjasama pembangunan dengan kawasan pesisir.

Demikian disampaikan oleh Pj Bupati Kampar H Syahrial Abdi AP MSi didampingi Kabag Protokol dan Kehumasan Pemkab Kampar Ardi Mardiansyah SSTP MSi kepada Riau Pos, Kamis (4/5) di sela kegiatannya mengikuti rakor bidang kemaritiman Nasional 2017 di Jakarta. Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritim Luhut B Pandjaitan di Gedung Sasana Kriya TMII.

Rakornas Tahun Ini mengusung Tema Indonesia Poros Maritim Dunia Dari Sumpah Palapa Hingga Nawacita. “Kehadiran Pemkab Kampar dalam rakornas ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program pemerintah bidang kemaritiman,’’ucapnya.

Program kemaritiman merupakan salah satu sektor andalan pemerintah  untuk melakukan terobosan untuk mengejar ketertinggalan. Selain itu, pemerintah juga selalu mencari cara untuk membangkitkan kembali potensi kelautan Indonesia. Pemerintah terus melakukan terobosan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain, dan untuk membangkitkan potensi kelautan agar manfaat bisa dirasakan sebesar-besarnya oleh rakyat kita.

Rakornas tersebut mengambil tema "Poros Maritima Dunia". Menurutnya, Rakornas ini baru pertama kali dilaksanakan setelah Presiden Jokowi mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. 

Sebelumnya, Menteri Kemaritiman Luhut menyampaikan bahwa rakornas tersebut merupakan rakornas pertama kali setelah Perpres Presiden keluar mengenai poros maritim. Sejak 1982 sudah tidak ada lagi pemahaman mengenai poros maritim di Indonesia. Letak strategis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membuat Indonesia tidak terlalu memperhatikan masalah kelautan di Tanah Air. Kemudian dituangkan di Perpres No 10/2015 tentang Kemenko bidang Kemaritiman dengan tugas mengkoordinasi dan mensinkronkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang maritim. Menyangkut sumber daya hayati, sumber daya alam, infrastruktur, logistik dan perhubungan.(AP)

Berita Terkait