post image

KPU dan TAPD Bahas Anggaran Pilkada

Kamparkab - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar  dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kampar membahas  alokasi anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Kampar Tahun 2017 atau Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pilkada Tahun 2017, bertempat di aula Bappeda Kabupaten Kampar, Rabu (18/6)

Rapat dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Setdakab Kampar Ahmad Yuzar dan dihadiri oleh  Sekretaris Bappeda Afrizal, S.Sos, Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Edwar, beserta anggota TPAD, Ketua KPU Kabupaten Kampar Yatarullah, SH, MH, beserta anggota KPU dan  Sekretaris KPU Nazaruddin beserta staf.

Dalam rapat tersebut dibahas secara  teknis anggaran apa saja yang dibutuhkan dalam pilkada tersebut, seperti biaya honor-honor, pengawasan,  operasional, sewa, alat tulis kantor,  pengadaan logistik dan sebagainya.  Peserta rapat membahas secara mendetail setiap pos yang dianggarkan tersebut.
Diperkirakan dana yang akan  digunakan  untuk pelaksanaan Pilkada ini sebesar lebih kurang Rp 30 Miliar. Namun   besaran dana ini masih dibahas lagi dan dirasionalisasikan, mengingat keterbatasan anggaran daerah.

Asisten Pemerintahan Setdakab Kampar  Ahmad Yuzar didampingi  Sekretaris Bappeda Afrizal  kepada Kamparkab menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar mendukung pelaksanaan pilkada Kabupaten Kampar tahun  2017. “Kita ingin pilkada  Kabupaten Kampar 2017  berjalan aman, lancar dan sukses,” ujarnya.
Namun demikian mengingat anggaran  Pemerintah Daerah terbatas maka   anggaran ini akan dirasionalisasikan. “Pembahasan ini akan dilanjutkan oleh TAPD  dan KPU nantinya untuk merasionalisasikan,” ujar  Ahmad Yuzar.

Kemudian  Ketua KPU Kabupaten Kampar Yatarullah menyampaikan bahwa pembahasan rencana kebutuhan biaya pilkada  tahun 2017, ini dinilai sangat penting  sebelum penandatanganan Naskah Perjanjian  Hibah Daerah (NPHD). “Sebelum ditandatangani NPHD, tentu kita bahas dulu  RKB dengan TPAD,” ujarnya.
Terkait anggaran yang  digunakan  untuk apa? Memang  perlu dirasionalisasikan, wajar, patut dan sesuai dengan  Keputusan KPU Nomor : 43 dan 44 Tahun 2016  Tentang Pedoman Penyusunan  Anggaran  Pemilihan Gubernur Bupati/Walikota. (kamparkab-19)
Berita Terkait