post image

Melalui HTR, Bisa Buka Peluang Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Kamparkab - Peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kampar juga dilaksanakan melalui berbagai program di Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar. Salah satu program itu adalah melalui pengajuan penanaman hutan tanaman rakyat (HTR).

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar Ir H Muhammad Syukur, MM kepada Kamparkab, Rabu (8/4/2015) mengakui bahwa HTR ini memberikan masyarakat kesempatan untuk menanam tanaman berkayu  seperti karet yang diselingi oleh tanaman
hutan.
"Karena aturan bidang kehutanan membolehkan  kasih tanaman berkayu. Misalnya penanaman karet dicampur tanaman kehutanan. Komposisinya 70 persen  karet sebagai tanaman pokok  dan sisanya  30 disisipkan tanaman kehutanan seperti mahoni," ulas Syukur.

Adapun prosedur pengajuan HTR ini bisa dilakukan oleh masyarakat secara berkelompok mengajukan proposal kepada Dinas Kehutanan.  "Sebelumnya Dinas Kehutanan Kampar telah  surati ke camat mengirimkan data dari desa-desa mengenai lahan kritis yang tak potensial lagi, misal kebun karet yang sudah tua, ini diremajakan lagi. Pengajuannya dengan cara berkelompok. Lahan ini sudah ada datanya di Dinas Kehutanan. Begitu proposal masuk nanti tim dari Dinas Kehutanan akan turun mengecek lahan itu," beber Syukur.

Satu kelompok ini jumlahnya bisa mencapai maksimal 25 orang dan satu orang anggota kelompok hanya dibolehkan mengajukan lahan maksimal 2 hektar per roang. Kelompok ini harus diketahui oleh kepala desa setempat.

Setelah Dishut turun untuk meninjau ke lapangan dan lahan tersebut layak dan tidak ada masalah untuk pengajuan HTR maka masyarakat tinggal menandatangani surat perjanjian kerjasama (SPKS). "Dari SPKS itu masyarakat menyatakan bersedia menanam, melobang, merancang, jadi  ada insentifnya bersifat untuk merangsanglah, bukan upah kerja tapi hanya sekedar bantuan uang untuk merangsang semangat kerja anggota kelompok," ulas Syukur.

Lebih lanjut dikatakan, program HTR di Kampar pada tahun 2013 telah dilaksanakan seluas 125 hektar, kemudian tahun 2014 sebanyak 100 hektar dan pada tahun ini sudah disetujui oleh DPRD sebanyak 100 hektar.
"Itu dana DAK DR dari pusat, sesuai plafon dana yang disalurkan kepada masyarakat oleh pemerintah pusat," terang Syukur.(ara)



Berita Terkait