post image

Pembangunan Infrastruktur Kabupaten dan Desa Harus Jelas, Dinas Bina Marga Sosialisasikan SE Bupati

Kamparkab- Dalam  upaya Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang efektif di Kabupaten Kampar, Dinas  Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar sosialisasikan Surat Edaran (SE) Bupati Kampar Nomor 600/BMP-SET/1042/2016 tentang Kriteria Pembangunan Infrastruktur  Daerah di Kabupaten Kampar.

Sosialisasi digelar di Kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Rabu (8/6). Sosialisasi ini dibuka oleh  Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Zulfan Hamid. Turut  hadir pada kesempatan tersebut Kepala Bappeda Kabupaten Kampar,  Ir. H. Azwan, M.Si, Kepala SKPD se-Kabupaten Kampar, camat Tambang Mulatua Siregar dan Kampar Timur Syamsurinsah beserta  Kepala desa dari dua Kecamatan tersebut.

Terbitnya SE  Bupati Kampar  ini merupakan bagian dari  proyek perubahan yang dibuat oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar  Ir. Indra Pomi Nasution selaku peserta  Diklatpim II yang saat ini sedang dijalaninya.

Disamping sosialisasi tersebut juga diresmikan penggunaan  sekretariat tim teknis pembangunan infrastruktur daerah di kabupaten Kampar. Launching  Sekretariat Tim ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Sekda Kampar Zulfan Hamid.


Kadis  Bina Marga dan Pengairan Indra Pomi Nasution dihadapan Sekda dan undangan menyampaikan  bahwa kegiatan  sosialisasi ini berawal dari tugas belajar Diklatpim ll yang sedang ia jalani.  Dimana setiap peserta Diklatpim II di haruskan membuat proyek perubahan.

Makanya  ia merancang proyek perubahan  tentang Kebijakan Pembangunan  Infrastruktur Daerah di Kabupaten Kampar, Sinergitas Kabupaten dan Desa. Mengapa ia memilih untuk merancang proyek perubahan  ini karena  dilatar belakangi  lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014  tentang Desa.
Saat ini penerimaan daerah (APBD) mengalami penurunan  seiring turunnya pendapatan daerah dari DBH Migas yang cukup signifikan. Disatu sisi penerimaan APBDes meningkat karena adanya kewenangan  yang diberikan UU Nomor : 6 tahun 2014 tentang desa itu. Disamping itu batasan kewenangan pembiayaan dan pembangunan  infrastruktur daerah belum jelas. Oleh sebab itu perlu adanya Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Efisien  di Kabupaten Kampar.

Tujuan proyek perubahan ini untuk jangka pendek, Adanya Peraturan Bupati Tentang  Keriteria  Pembangunan Infrastruktur Daerah, Adanya Keputusan Bupati Tentang Penetapan Ruas Jalan di kabupaten Kampar, Terbentuknya Tim Teknis Bagi Desa yang akan membangun infrastruktur melalui APBDes dan  Terlaksananya Sosialisasi Peraturan tentang Kewenagan Kepada Stakeholder.

Jangka menengah terlaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai keriteria pada APBD TA 2017. Jangka panjang terlaksananya percepatan pembangunan   infrastruktur daerah yang efisien.
Sekdakab Kampar Zulfan Hamid menyampaikan apresiasi kepada  Kepala Dinas  Bina Marga dan Pengairan Indra Pomi  yang telah merancang proyek perubahan tentang Kebijakan Pembangunan  Infrastruktur Daerah di Kabupaten Kampar, Sinergitas Kabupaten dan Desa.
Zulfan mengaja semua pihak terkait untuk mendukung sepenuhnya proyek perubahan ini. “Proyek perubahan ini wajib kita dukung bersama karena  dengan adanya proyek ini akan mendukung tercipatnya integrasi antara perencanaan, penganggaran  pelaksanaan,  pelaporan dan pertanggungjawaban,” ujarnya.


Usai membuka sosialisasi dan peresmian sekretariat Tim, dilanjutkan dengan peninjauan ruangan oleh Sekda didampingi Kadis BMP Indra Pomi, Kepala Bappeda Azwan dan Kepala SKPD lainnya. Selanjutnya  diserahkan  Surat Edaran kepada Kepala SKPD dan Kepala Desa yang hadir. Selanjutnya  ada testimoni dari Kepala Desa  Aur Sati Kecamatan Tambang Razak  tentang  keberadaan SE Bupati Kampar ini. (kamparkab-019)

Berita Terkait