post image
Molli Wahyuni (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang)

Tarik Ulur Moratorium Ujian Nasional (UN) (Bagian 1-bersambung)

Ujian Nasional (UN) merupakan sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas di Indonesia.  Evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan.

Sejarah Pelaksanaan UN

Ujian Nasional (UN) diberlakukan di Indonesia mulai tahun 1950 dan telah beberapa kali berganti sistem dan format ujian. Berikut sejarah perjalanan ujian nasional Indonesia.

  1. Periode 1950 – 1965. Pada periode ini, ujian nasional disebut dengan Ujian Penghabisan. Materi ujian dibuat oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran, Dan Kebudayaan menerapkan format ujian yaitu seluruh soal dikerjakan dalam bentuk esai atau isian.  Hasil ujian diperiksa di pusat rayon yang telah ditentukan.
  2. Periode 1965 – 1971. Pada periode ini, ujian nasional disebut dengan Ujian Negara. Waktu dan materi ujian ditentukan oleh pemerintah pusat. Bahan ujian adalah seluruh mata pelajaran. Artinya materi yang diuji adalah semua mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa didik.
  3. Periode 1972 – 1979. Pada periode ini, pemerintah pusat hanya menyusun pedoman dan panduan ujian nasional yang bersifat umum. Penyelenggaraan ujian nasional dilakukan oleh masing-masing sekolah atau atau sekelompok sekolah dengan waktu dan materi yang dapat disesuaikan. Dengan demikian materi dan hasil ujian dilakukan masing-masing sekolah atau kelompok.
  4. Periode 1980 – 2001. Pada periode ini, ujian nasional disebut dengan EBTANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) dan EBTA (Evaluasi Belajar Tahap Akhir). Kelulusan siswa ditentukan oleh kombinasi nilai EBTANAS yang dikoordinasi oleh pemerintah pusat dan EBTA yang dikoordinasi oleh pemerintah daerah serta ditambah nilai ujian harian yang tertera di buku rapor. Pada periode ini dikenal dengan DANEM (daftar nilai ebtanas murni) yaitu hasil nilai ebtanas apa adanya. Namun kelulusan berdasarkan nilai rata-rata seluruh mata pelajaran yang diujikan meskipun ada siswa yang mendapat nilai dibawah tiga pada mata pelajaran tertentu.
  5. Periode 2002 – 2004. Pada periode ini, ujian nasional disebut dengan Ujian Akhir Nasional (UAN) menggantikan Ebtanas. Standar kelulusan UAN setiap tahun berbeda-beda. Pada UAN 2002 kelulusan ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara individual. Pada UAN 2003 standar kelulusan adalah 3.01 pada setiap mata pelajaran dan nilai rata-rata minimal 6.00. Soal ujian dibuat oleh Depdiknas dan pihak sekolah tidak dapat mengangkat nilai UAN. Para siswa yang tidak/belum lulus masih diberi kesempatan mengulang selang satu minggu sesudahnya. Pada UAN 2004, kelulusan siswa didapat berdasarkan nilai minimal pada setiap mata pelajaran 4.01 dan tidak ada nilai rata-rata minimal. Pada mulanya UAN 2004 ini tidak ada ujian ulang bagi yang tidak/belum lulus. Namun setelah mendapat masukan dari berbagai lapisan masyarakat, akhirnya diadakan ujian ulang.
  6. Periode 2005 – 2012. Pada periode ini,  ujian nasional disebut dengan Ujian Nasional (UN) menggantikan Ujian Akhir Nasional (UAN).  Standar kelulusan Ujian Nasional (UN) setiap tahun juga berbeda. Pada UN 2005 minimal nilai untuk setiap mata pelajaran adalah 4.25. Pada UN 2005 ini para siswa yang belum lulus pada tahap I boleh mengikuti UN tahap II hanya untuk mata pelajaran yang belum lulus. Pada UN 2006 standar kelulusan minimal adalah 4.25 untuk tiap mata pelajaran yang diujikan dan rata-rata nilai harus lebih dari 4.50 dan tidak ada ujian ulang. Pada UN 2007 ini tidak ada ujian ulang. Bagi yang tidak lulus disarankan untuk mengambil paket c untuk meneruskan pendidikan atau mengulang UN tahun depan. Pada UN 2008 mata pelajaran yang diujikan lebih banyak dari yang semula tiga, pada tahun ini menjadi enam. Pada UN 2009 standar untuk mencapai kelulusan, nilai rata-rata minimal 5.50 untuk seluruh mata pelajaran yang di-UN-kan, dengan nilai minimal 4.00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4.25 untuk mata pelajaran lainnya. Pada UN 2010 standar kelulusannya adalah, memiliki nilai rata-rata minimal 5.50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4.0 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4.25 untuk mata pelajaran lainnya. Khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran praktek kejuruan minimal 7.00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN. Pada UN 2011 dan 2012 Nilai kelulusan siswa masih tetap yaitu 5,5. Begitu juga soal tetap dibagi dalam enam macam paket, yakni lima soal utama dan satu cadangan bila ada soal tak lengkap atau rusak.

Landasan Hukum Pelaksanaan UN

Adapun yang menjadi Dasar Hukum pelaksanaan Ujian Nasional (UN)
adalah sebagai berikut :

  1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  2. Undang-undang Nomor  20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412).
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413).
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/U/2001 Tentang Ujian Nasional (UN).
  6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kalau kita tinjau penjelsan pasal-pasal dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 dalam menguatkan pelaksanaan UN maka kita akan mendapat penjelasan sebaagai berikut:
    1) Pasal 63 ayat (3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas : a)     Penilaian hasil belajar oleh pendidik;        b)     Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c)  Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah

         2) Pasal 66 ayat (1). Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

            3) Pasal 66 ayat (2). Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.

            4) Pasal 66 ayat (3). Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

            5) Pasal 67 ayat (1). Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.

            6) Pasal 67 ayat (2). Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten / Kota, dan satuan pendidikan.

            7) Pasal 67 ayat (3). Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

            8) Pasal 68. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk, pemetaan mutu program dan / atau satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari program dan / atau satuan pendidikan, pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 disebutkan bahwa Penilaian Hasil Belajar dilakukan oleh  Pemerintah melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTS atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat. Sementara, yang dimaksud dengan Ujian Nasional  dalam  Prosedur Opersi Standar Ujian Nasional (POS UN) disebutkan bahwa Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 57 Tahun 2015 disebutkan, hasil UN digunakan untuk melakukan pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Atas landasan yuridis formal tersebut, kita semua tentu memiliki semangat setuju yang sama, namun dalam konteks praksis, seringkali itu tidak membuahkan kenyataan yang memuaskan.

Kontroversi Pelaksanaan UN

Kontroversi dan atau perdebatan di sekitar UN biasanya menyoroti aspek keadilan karena besarnya gap kualitas antar daerah, penyempitan kurikulum karena UN hanya menguji beberapa mata pelajaran, ketidaktepatan penggunaan karena UN (dulu) juga dijadikan syarat kelulusan siswa, dan juga pada aspek fenomena ketidakjujuran ketika UN berlangsung. Ketika Anies Baswedan masih menjadi menteri Pendidikan Nasional, misalnya, pemerintah telah meniadakan salah satu aturan UN terkait menjadikan UN sebagai salah satu syarat kelulusan siswa dari sekolah. Sejak tahun 2016, UN resmi digunakan lebih sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan nasional. Sementara kelulusan siswa sepenuhnya diserahkan ke sekolah. Peniadaan aturan ini bisa mengurangi suasana menakutkan yang selama ini menghantui banyak siswa di Indonesia. Apa yang diharapkan belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Karena masih sangat jelas terlihat bahwa pelaksanaan UN masih saja menakutkan banyak pihak: siswa, sekolah, guru, dan orangtua. Suasana sebelum dan ketika UN di sekolah belum banyak berubah, tetap menegangkan.

Dalam pelaksanaan tata kelola sistem pendidikan nasional, telah banyak dinamika yang cenderung banyak melahirkan evaluasi. Dalam cita-cita konstitusi yang tertuang pada UUD 1945, pendidikan diselenggarakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun dalam kenyataannya pencapaian cita-cita nasional pendidikan ternyata amat berat untuk direalisasikan. Dalam hal menjamin pendidikan yang dapat diakses secara luas dan gratis bagi seluruh rakyat indonesia, hal ini nampaknya akan menjadi sulit dan mustahil untuk direalisasikan karena mekanisme sistem pendidikan nasional yang tunduk pada mekanisme pasar dan kepentingan modal (kapitalisasi sektor pendikan).

Dalam berbagai aspek yang berkenaan dengan tanggung jawab negara sebagai pelaksanan sistem pendidikan, baik secara pembiayaan, pengawasan, dan tatakelola pendidikan masih banyak hal yang menyimpang dari cita-cita sistem pendidikan nasional. Begitupun dengan persolan evaluasi pendidikan nasional. Biasnya arah pedidikan nasional ke arah kapitalisasi pendidikan, dapat kita lihat dari berbagai regulasi yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan sitem pendidikan nasional di Indonesia.

Dari keseluruhan peraturan perundangan yang berlaku dalam sistem pendidikan nasional, tentunya akan kita lihat bagaimana sistem pendidikan kita diarahkan dalam mekanisme yang bias sesuai dengan amanat UUD 1945 yang belum di amandemen. Biasnya arah kebijakan pendidikan nasional kita bisa kita lihat dalam praktek penyelenggaraan pendidikan kita yang mengarah kepada meknaisme pasar (kapitaliasasi pendidikan). Di samping arah kebijakan yang menenggelamkan pendidikan kita dalam jurang kapitalisasi pendidikan yang kian dalam, kita juga melihat adanya pelaksanaan tatakelola dan mekanisme pendidikan yang jauh dari amanat perturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun secara landasan yuridis yang digunakan dalam sistem pendidikan nasional lebih mengarah kepada pembiasan amanat UUD 1945 dan tunduk pada sistem kapitalisasi pendidikan, setidaknya kita dapat menggunakan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai acuan untuk memblejeti bagaimana carut marutnya pelaksanaan pendidikan nasional kita.

Dalam hal mekanisme evaluasi penyelenggaraan pendidikan, penggunaan mekanisme Ujian Nasional (UN) sebenarnya tidak sejalan dan cenderung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Indonesia menganut konsep pendidikan sepanjang hayat, yaitu pendidikan yang terus menerus dalam lahir sampai akhir hayat. Sehingga pendidikan berlangsung tidak hanya di sekolah tapi juga di masyarakat dan keluarga, dalam Undang-Undang Sisdiknas disebut pendidikan formal, nonformal, dan informasl sebagaimana disebut dalam pasal 13 ayat (1). Konsep (rumusan) pendidikan menurut UU Sisdiknas juga sesuai dengan fitrah manusia yaitu mengaku adanya keberagamaan atau perbedaan individu sebagai peserta didik dengan berbagai potensi yang dimiliki baik dalam aspek fisik, psikis maupun mental.

Pendidikan dirumuskan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi didiknya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (pasal 1 ayat 1). artinya dalam pelaksanaan pendidikan nasional seharusnya tidak boleh adanya diskrimansi. Penyelenggaraan pendidikan harus menyamin adanya kesetaraan dan pemerataan baik dalam hal akses maupun mutu pendidikan untuk memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat demi kemajuan bnagsa dan negara.

Penyelenggaraan pendidikan nasional harus mengacu pada prinsip yang demokratis dan berkeadilan serta diskriminatif dengan menjujungtinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (pasal 4 UU Sisdiknas No 20 tahun 2003). penyelenggaraan pendidikan nasional yang tanpa diskriminatif dan demokratis dengan menghargai berbagai macam kemajemukan bangsa harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional seperti yang tertuang dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 3, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pencapaian tujuan pendidikan nasional dapat diukur dalam satu standar nasional pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 1 sampai 3 bahwa:

  1. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
  2. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiyaan
  3. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pementauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh satu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tentunya masih banyak persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional kita. Apalagi kalau kita kaitkan dengan mekanisme evaluasi dengan menggunakan standar ujian nasional, Berdasarka tiinjauan peraturan yang ada pelaksanaan ujian nasional bertentangan atau tiak sejalan dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional seperti yang dijelaskan di atas. Bila kita kembali kepada hakekat pendidikan maka pendidikan pada esensinya bertujuan untuk membantu manusia menemukan hakekat kemanusiaannya, atau pendidikan seharusnya menciptakan kesadaran yang membebaskan (Paulo freire).

Pendidikan adalah pondasi dasar dalam penciptaan watak humanisasi masyarakat. Proses humanisasi ini adalah proses pembebasan, yaitu pembebasan manusia dari belenggu stuktur sosial, hegemoni kekuasaan, cara pikir yang salah, doktrin tertentu dan sebagainya. Namun dalam kehidupannya manusia membuat rule , aturan atau landasan hukum agar pendidikan itu berjalan sistematis dan memenuhi harapan daripada tujuan pendidikan itu sendiri. Namun dalam dinamika pelaksanaan pendidikan nasional kekinian, di tengah banyak persoalan yang mewarnai carut-marutnya sistem pendidikan nasional, sistem evaluasi nasional pendidikan tampaknya menjadi hal yang banyak disoroti masyarakat luas. Hal ini terkait dengan mekanisme evaluasi yang menggunakan ujian nasional (UN) sebagai langkah praktis. Mekanisme ujian nasional merupakan mekanisme untuk mengukur/mengevaluasi pencapaian standarisasi nasional pendidikan. Namun apakah hal ini cukup komprehensif digunakan untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasinal? Sementara masih banyak dimensi lain yang perlu dilihat dan diupayakan untuk menjamin kualitas mutu pendidikan secara nasional. Belum lagi UN juga menyisakan persolan diskriminasi dan tidak meratanya pelaksanaan pendidikan baik secara kualitas maupun kualitas di seluruh Indonesia.

Berdasarkan mekanisme evaluasi yang tertuang dalan peraturan perundang-undangan yang ada, apakah mekanisme evaluasi dengan UN sudah sesuai dengan landsan hukum yang ada? Berdasarkan Evaluasi terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan yang diamanatkan pada Pasal 57 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi: “(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan”. Artinya evaluasi tidak mestinya hanya dilakukan pada satu aspek semata, apalagi hanya mengacu pada aspek kognitif semata yang bersandarkan pada pencapaian angka kamampuan siswa dalam beberapa mata pelajaran. Hal ini tentunya tidak mampu mereprensetasi seluruh item evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan, apalagi untuk skala nasional. Evaluasi pelaksanaan sistem pendidikan nasional setidaknya harus melihat berbagai aspek. Pada Bab 1 Pasal 1 ayat 21 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan, evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Jadi aspek evaluasi tidak bisa hanya dipatok dalam satu aspek semata, namun harus merupakan keseluhan aspek yang berkenaan dengan pengendalian, penjaminan dan unsur-unsur penyamin mutu.

Berdasarkan mekanisme evaluasi yang digambarakan di atas, maka hal itu sangat bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan pelaksanaan Ujian Nasional versi pemerintah. Tujuan dan fungsi ujian nasional seperti yang tercantum dalam SK Mendiknas 153/U/2003 yaitu:

  1. Mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
  2. Mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan sekolah/madrasah.
  3. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan secara nasional, propinsi, kabupaten/kota, sekolah/madrasah, dan kepada masyarakat.

Dalam mengukur pencapain hasil belajar pada poin pertama (1) dalam SK Mendiknas 153/U/2003 di atas, tentunya tidak hanya pada kemampuan siswa dalam menguasai pembelajaran atau hanya dalam aspek pengetahuan (kognitif) namun mengukur keberhasilan pembelajaran harus juga diukur dari tiga aspek secara komprehensif seperti pemetaan kognitif yang disampaikan Blom yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik). Ketiga komponen tersebut juga tidak bisa hanya dilihat dari hasil akhir semata yaitu hanya berupa dalam bentuk penilaian (angka/kuantatif) namun harus berdasarkan pada kualitas proses dan unsur yang mendudkung proses tersebut (fasilitas, lingkungan, murid/guru). Jika kita cukup obyektif menilai dengan prosedur yang benar tersebut maka hal itu juga akan membantah poin 2 (dua) yang menyatakan UN bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan secara nasional sampai pada tingkatan sekolah karena item yang digunakan tidak cukup representatif atau komprehensif. Sedangkan pada poin 3 (tiga) UN digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan secara nasional, propinsi, kabupaten/kota, sekolah/madrasah, dan kepada masyarakat tentunya ini bukan ukuran yang tepat sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat karena hasil UN hanya menjadi beban masyarakat semata dan hanya menjadi hasil sepihak pemerintah tanpa ada pertanggungjawaban yang rasional dan penanggulangan yang starategis dari setiap hasil UN yang didapatkan setiap tahun.

Berdasarkan mekanisme evaluasi dengan menggunakan teknik UN tersebut, maka para guru dan masyrakat yang merasa mengajukan Constitutional Complaint kepada pemerintah yang menghasilkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2596 K/PDT/2008 Jo. Putusan MA tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 377/PDT/2007/PT.DKI, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST. Dari putusan tersebut diharapkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta memberikan akses pendidikan kepada masyarakat sebagai evaluasi terhadap keberatan pelaksanaan UN. Dalam Putusan MA itu walaupun tidak secara eksplisit menyatakan melarang penyelenggaraan UN, Namun setidaknya keputusan MA tersebut menekankan kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dari berbagai aspek bukan hanya mengukurnya dari hasil UN semata.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 57 Tahun 2015 disebutkan, hasil UN digunakan untuk melakukan pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Kini terlepas apa pun komentar dan gelombang pendapat pro serta kontra tersebut, keterlibatan negara dengan tingkat atau porsi macam-macam tetap menunjukkan bahwa pendidikan bukan lagi menjadi hak sekolah sepenuhnya dalam memberikan sebuah penilaian akhir kepada anak didiknya. Negara tetap melakukan dominasi dan hegemoni terhadap sekolah, mengutip pendapat Antonio Gramsci. Negara masih dan terus menerus memiliki kepentingan politik tertentu untuk bisa mengontrol dunia pendidikan walaupun tujuannya itu baik. Namun tujuan yang baik, menurut negara tidak selalu baik demi kepentingan publik serta hajat hidup orang banyak. Apalagi ini juga menyalahi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20/2003 yang menyatakan bahwa pemerintah bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas evaluasi akhir anak didik dengan segala alibinya namun sekolahlah yang bertanggung jawab, serta berhak melakukan evaluasi akhir pendidikan anak didik dalam suatu periode tertentu.

Negara semata bertugas memfasilitasi segala kebutuhan dan keperluan dalam mewujudkan terselenggaranya pemenuhan pelayanan pendidikan yang merata dan adil bagi semua. Oleh karena itu, saat UN sudah direcoki kepentingan politik tertentu dari negara, maka menjadi sangat susah untuk melahirkan pendidikan yang berpihak kepada kepentingan semua.  Target kelulusan yang dipatok negara merupakan salah satu bentuk intervensi politik, dan ini sesungguhnya merupakan sebuah kesalahan besar. Intervensi politik sedemikian tentu mengandung tujuan-tujuan sektarian. Setidaknya, yang dilakukan adalah bagaimana bisa menyelipkan agenda negara dengan melakukan doktrinasi-doktrinasi tertentu. Padahal doktrinasi menjadi pintu bagi pembodohan dan pembentukan manusia-manusia yang gagal tercerahkan. Doktrinasi menutup anak didik untuk dapat berpikir kritis, sebab ia diibaratkan kertas putih yang bisa ditulisi hal apa pun. Doktrinasi menyebabkan kegagalan menuju pencerdasan. Pendidikan selanjutnya menjadi urusan politik kekuasaan.

 

Berita Terkait