post image
Molli Wahyuni : Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

Tarik Ulur Moratorium Ujian Nasional (UN) (Bagian 2-habis)

Moratorium UN adalah penghentian sementara pelaksanaan Ujian Nasional dalam rentang waktu yang belum bisa ditentukan. Selama proses moratorium berlangsung, tidak akan ada pelaksanaan ujian nasional dari tingkat SD, SMP dan SMA sederajat. Namun persoalan moratorium ini masih menjadi tarik ulur di tangan pemerintah. Seperti yang dilansir di beberapa media, jika usulan Moratorium UN disetujui presiden maka kebijakan ini akan dimulai pada tahun ini juga. Itu artinya pada April mendatang tidak akan ada pelaksanaan ujian nasional. Secara sederhananya demikian, tapi untuk lebih jelasnya kita tunggu saja pengumuman resmi dari Kemendikbud beserta hasil keputusan jadi atau tidaknya pelaksanaan Moratorium UN.

Munculnya Tuntutan Moratorium UN

Melihat perlakukan tidak adil sistem UN yang menimpa anak salah dari seorang warga di Jakarta yaitu Kristiono. Kristiono mengadukan persoalan itu ke LBH (Lembaga Bantuan Hukum). Di LBH, Kristiono ternyata tidak sendirian. Ada banyak orang, yang merasa menjadi korban UN, mengadukan hal yang sama ke lembaga itu. LBH memutuskan untuk mengadvokasi persoalan ini.

Dukungan pun kemudian berdatangan dari berbagai kalangan. Dari mahasiswa, artis, sampai pakar pendidikan. Mereka menggelar unjuk rasa dan menemui Komisi X DPR. Tak puas dengan itu, Kristiono dan kawan-kawan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Pada Mei 2007 PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Kristiono dan kawan-kawan. Selain mengabulkan gugatan subsidair penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar perkara, ada empat hal penting lain dalam putusan PN Jakarta Pusat tersebut. Pertama, pengadilan menyatakan bahwa pemerintah telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban UN, khususnya pada hak atas pendidikan dan hak-hak anak. Kedua, pengadilan memerintahkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN lebih lanjut. Ketiga, pengadilan memerintahkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi gangguan psikologi dan mental peserta didik dalam usia anak akibat penyelenggaraan UN. Keempat, pengadilan memerintahkan pemerintah untuk meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah mengajukan banding atas putusan tersebut, tapi Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta Pusat malah menguatkan putusan PN Jakarta Pusat. Tidak puas dengan putusan PT Jakarta Pusat, Pemerintah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Usaha itu kandas. Pada September 2009 MA menolak kasasi pemerintah. Mahkamah Agung menolak permohonan pemerintah terkait perkara ujian nasional, dalam perkara Nomor : 2596 K/Pdt/2008 dengan para pihak Negara RI cq Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono; Negara RI cq Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro melawan Kristiono, dkk (selaku para termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding). Ini berarti putusan perkara dengan Nomor Register 2596 K/PDT/2008 itu sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Desember 2007 yang juga menolak permohonan pemerintah. Namun, pada saat itu pemerintah masih melaksanakan UN pada tahun 2008 dan 2009. Ini berarti pelaksanaan UN 2008, 2009 yang ‘memaksa’ kelulusan siswa ditentukan beberapa hari merupakan tindakan melanggar hukum. Dalam hal ini, Presiden SBY, Wakil Presiden JK, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang S, dinyatakan lalai memberikan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga negara, khususnya hak atas pendidikan dan hak anak yang menjadi korban UN. Pemerintah juga dinilai lalai meningkatkan kualitas guru, terutama sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah sebelum melaksanakan kebijakan UN. Pemerintah diminta pula untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik usia anak akibat penyelenggaraan UN.

Banyak orang mengira, dengan keputusan MA tersebut berarti UN dilarang diselenggarakan lagi. Ternyata dugaan itu keliru. Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Nurhadi saat itu, mengatakan putusan kasasi itu hanya menguatkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan banding. Putusan pengadilan tidak pernah mengeluarkan amar yang berbunyi penghapusan ujian akhir nasional.

Alasan Moratorium UN

Wacana Moratorium UN dari Mendikbud, tentu didasarkan atas berbagai pertimbangan matang. Sebab ini menyangkut kepentingan peserta didik di seluruh Indonesia dari berbagai jenjang pendidikan. Membaca pemberitaan dari beberapa media, setidaknya terdapat dua alasan penting mengapa harus ada Moratorium UN.  Di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Sekolah Belum Merata.

Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, kualitas sekolah di Indonesia belum merata. Di seluruh Indonesia, hanya 30%  yang memiliki kuaitas di atas standar nasional. Sementara 70% lainnya masih di bawah standar nasional yang ditentukan.

2. Biaya UN Fantastis

Alasan kedua mengenai adanya wacana Moratorium UN adalah karena biaya UN yang fantastis. Pelaksanaan UN membutuhkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 500 miliar per tahunnya. Menurut Mendikbud, angka tersebut  lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas 70% sekolah yang masih di bawah standar. Dengan cara membimbing, mengawasi serta merevitalisasi sekolah.

Kedua alasan utama tersebut, yang menyebabkan Mendikbud akan menghentikan Ujian Nasional sementara. Dua alasan yang memang sangat benar, mengenai kualitas sekolah yang belum merata misalanya, sudah sejak dahulu persoalan ini menjadi pembahasan terus-menerus. Kesenjangan pendidikan masih sangat lebar. Kualitas pembelajaran sekolah yang berada di pusat kota dan pedalaman masih berbeda sangat jauh.

Belum lagi sekolah-sekolah yang berada jauh di daerah perbatasan. Di dalam berita baik di media TV, Cetak maupun Online kita kerap melihat masih banyak sekolah yang tak layak digunakan. Atasnya bocor, lantainya tanah hingga bangunan sekolah yang hampir roboh dan bisa membahayakan siswa. Keadaan tersebut begitu kontras dengan sekolah-sekolah yang berada di pusat Kota.

Selain itu, kualitas dan kuantitas guru juga harus menjadi perhatian serius. Dalam aturan resmi dijelaskan jika Guru haruslah berpendidikan minimal S1. Namun pada kenyataannya masih banyak guru yang belum sarjana. Rasio guru dengan jumlah siswa juga perlu diperhatikan. Jangan sampai seorang guru harus mengajar lebih dari dua kelas sekaligus dalam waktu bersamaan. Sehingga membuat pembelajaran tidak berlangsung efektif.

Besarnya biaya pelaksanaan UN per tahun yang mencapai Rp500 Miliar memang jumlah yang sangat fantastis. Sehingga wajar saja jika Mendikbud ingin mengalihkan dana tersebut untuk memperbaiki kualitas sekolah yang belum memenuhi standar nasional pendidikan di Indonesia. 

Sisi Baik Moratorium

Dalam perspektif teori evaluasi pendidikan, moratorium UN sangat positif. Itu karena UN selalu diwarnai insiden ketakjujuran (dishonesty). Pemerintah sejatinya mengakui praktik ketakjujuran tersebut. Buktinya, variasi soal UN diperbanyak hingga 20 paket dari sebelumnya yang hanya lima paket. Ketakjujuran seakan menjadi anak kandung UN. Padahal perhatian pemerintah terhadap UN sungguh luar biasa. Sumber daya sipil dan militer dikerahkan untuk mengamankan UN. Rasanya tidak ada negara di dunia ini yang memiliki perhatian begitu tinggi terhadap UN, sebagaimana negeri tercinta.

UN juga menjadi perhatian pejabat publik mulai Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, bupati/wali kota, dan kepala dinas pendidikan. Mereka menaruh perhatian karena keberhasilan UN bisa menjadi alat pencitraan. Tidak mengherankan jika banyak kepala daerah yang memberikan target pada kepala dinas pendidikan untuk meningkatkan kelulusan siswa. Kepala dinas pendidikan pun mengundang kepala sekolah dengan tujuan menyukseskan UN. Karena mendapat perintah atasan, kepala sekolah tidak mau kalah. Mereka membentuk tim suskses yang melibatkan guru-guru di sekolah. Strategi menyukseskan UN pun diatur begitu rupa. Berbagai cara ditempuh, mula yang wajar hingga yang tidak wajar. Cara yang wajar, misalnya, memperbaiki proses belajar mengajar. Sekolah juga memperbanyak try out soal-soal UN. Kepala sekolah juga menyelenggarakan doa bersama untuk memperkuat spiritualitas siswa. Maka, tidak mengherankan jika menjelang UN terjadi peningkatan religiositas siswa.

Di samping itu, ada juga cara yang menunjukkan kearifan lokal (local wisdom) masing-masing sekolah. Misalnya, sekolah mengajak siswa ke kuburan wali atau tempat keramat lainnya. Juga ada kejadian siswa diminta minum air atau membawa pensil yang telah dibacakan doa-doa tertentu. Bahkan, ada yang menempuh jalan pintas dengan membeli bocoran soal dan kunci jawaban. Selanjutnya, bocoran soal dan kunci jawaban itu diperjualbelikan pada siswa. Cara-cara ini jelas bisa menodai UN. Jika dilihat proses penentuan kebijakannya, UN merupakan produk politik. Kebijakan UN merupakan kesepakatan pemerintah dan legislatif sehingga harus ditunaikan. Alokasi biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga disiapkan. Alasan ini selalu dikemukakan pemerintah saat merespons tuntutan penghapusan UN. Karena merupakan produk politik, untuk menghentikan UN pasti membutuhkan lobi-lobi politik. Pihak-pihak yang selama ini diuntungkan secara ekonomis pasti akan sangat kehilangan jika UN benar-benar tidak dihentikan. Karena itu, pemerintah harus mematangkan kebijakan revitalisasi fungsi UN. Pada konteks inilah lontaran Mendikbud mengenai moratorium UN layak diapresiasi. Presiden pun akan mengambil keputusan mengenai moratorium UN dalam waktu dekat. Persoalannya kini adalah mampukah Mendikbud meyakinkan Presiden, Wakil Presiden, dan legislatif, bahwa revitalisasi UN merupakan langkah terbaik untuk memperbaiki mutu pendidikan. Apalagi, kini sekolah dalam kondisi siap UN.

Langkah selanjutnya yang juga penting adalah meyakinkan jajaran Kemendikbud mulai pusat hingga daerah. Langkah ini penting agar rancangan kebijakan Mendikbud menjadi kenyataan. Beberapa langkah ini harus segera dilakukan karena waktu terus berjalan. Jangan sampai waktu yang ada dihabiskan untuk sekadar berwacana. Harus diingat bahwa posisi semua pejabat publik, termasuk Mendikbud, berbeda dengan pengamat yang bisa bebas berwacana. Semua dinas pendidikan di daerah kini pasti menunggu panduan skema Kemendikbud mengenai UN dan ujian sekolah. Karena tujuan UN semata-mata untuk memetakan mutu pendidikan, otomatis kelulusan siswa menjadi wewenang guru. Rasanya sudah saatnya, masyarakat memberikan kepercayaan pada guru. Apalagi, guru-guru sejatinya telah memiliki pengalaman menilai siswa dengan penilaian otentik (authentic assessment). Melalui kegiatan ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penugasan, dan mengobservasi perilaku siswa setiap hari, guru sebenarnya telah melakukan penilaian yang benar-benar otentik.

Penilaian otentik jelas lebih kredibel dari pada hasil UN. Syaratnya, guru-guru menilai siswa dengan jujur dan apa adanya. Dengan hasil yang sangat terpercaya, fungsi UN benar-benar bisa dikembalikan pada tujuan awalnya, yaitu pemetaan mutu pendidikan. Berdasarkan hasil UN itulah pemerintah dapat memetakan mutu pendidikan, memberi penghargaan sekolah yang berhasil, dan secara intensif membina sekolah yang kurang berhasil. Komponen terpenting yang harus terus dibina adalah guru. Hal itu karena guru merupakan ujung tombak pendidikan.

Rencana moratorium ini adalah langkah positif dari pemerintah. Menteri Muhadjir mencoba mendengar, menjalankan dan memenuhi keputusan Mahkamah Agung pada 2009 yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2007. Dalam putusan itu, pemerintah diperintahkan meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi di seluruh Indonesia sebagai prasyarat menjalankan UN. Ini semua diperlukan bagi pelaksanaan UN. Kalau tidak, UN akan terus menimbulkan keributan seperti yang terjadi selama ini.

Dengan demikian, pemberlakuan moratorium ini diharapkan bisa menjadi solusi terbaik dari berbagai kekisruhan akibat UN selama ini. Moratorium ini, misalnya, bisa mengurangi efek psikologis yang selama ini membebani banyak pihak selama pelaksanaan UN. Orangtua, siswa, dan juga guru tentu akan lebih lega, karena tak harus dihantui dengan beban mengejar target lulus atau nilai tinggi pada UN sebagaimana yang terjadi selama ini.

Moratorium ini diharapkan juga bisa mengembalikan suasana belajar menjadi lebih manusiawi di dalam kelas dimana guru bisa mengajar sesuai dengan metode pengajaran yang diamanahkan di dalam kurikulum, tidak lagi kelas yang mati karena lebih banyak dipenuhi oleh kegiatan drilling cara menjawab soal UN, sebagaimana yang selama ini terjadi. Guru juga diharapkan bisa mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang, melakukan penilaian secara komprehensif, dan memberikan penghargaan kepada setiap siswa sesuai dengan tingkat perkembangan mereka.

Lebih jauh, moratorium ini tentu juga bagus bagi pemerintah sendiri dalam hal alokasi dana pendidikan nasional. Anggaran UN yang selama ini bisa menghabiskan uang negara lebih Rp. 500 miliar setiap tahun itu bisa diperuntukkan untuk perbaikan infrastruktur dan fasiltas sekolah, terutama untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil. Pemerintah juga bisa mengalokasikan anggaran itu untuk peningkatan kesejahteraan guru (terutama guru honorer), pengembangan profesional guru, dan juga program pendampingan khusus bagi sekolah yang termasuk kategori sekolah di bawah standar nasional. Jika pemerintah benar-benar melakukan usaha pemerataan kualitas pendidikan nasional melalui program pengadaan dan perbaikan fasilitas sekolah sampai pelosok negeri, kemudian pada saat yang sama terus melakukan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan dan kualitas para pendidik, maka pada waktunya Ujian Nasional bisa kembali dilaksanakan, tentu dengan aturan-aturan baru yang bisa disesuaikan kemudian.

Tantangan Moratorium

Selain menjanjikan hal-hal yang baik untuk pendidikan nasional kita, rencana moratorium UN ini juga berpotensi mendatangkan masalah baru. Tantangan terbesarnya, adalah dalam hal sistem evaluasi pengganti dari ketiadaan UN. Dari paparan Mendikbud diketahui bahwa pemerintah akan menyerahkan evaluasi akhir siswa di sekolah menengah kepada pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kota untuk ujian akhir SD. Pertanyaannya, seperti apa sistem ujian akhir di tingkat provinsi. Apakah akan mirip seperti UN yang high stakes itu atau bagaimana. Ini yang belum dijelaskan pemerintah. Jika yang berubah hanyalah pelaksanannya saja, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan kota, sementara bentuk soal, kegunaan ujian masih sama dengan UN, tentu moratorium ini sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah UN selama ini. Ini belum lagi menyebut tantangan dari sisi kesiapan daerah dalam melaksanakan ujian di tingkat daerah masing-masing.

Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa apapun bentuk ujian atau sistem evaluasi yang dilaksanakan pemerintah daerah nantinya ketika moratorium, ujian yang dilaksanakan haruslah tetap fokus pada penggunaan hasil ujian sebagai pemetaan kualitas (quality mapping) saja. Dalam konteks ini, pemerintah perlu membuat aturan yang tegas bahwa nilai ujian itu tidak boleh dijadikan dasar penerimaan siswa pada jenjang berikutnya. Inilah model ujian yang dilaksanakan di beberapa negara maju, seperti Australia, dimana hasil ujian siswa tidak digunakan sebagai basis penerimaan siswa di jenjang beikutnya, tetapi lebih sebagai quality mapping.

Kemudian, pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan rayon untuk penerimaan siswa baru. Bahwa siswa melanjutkan pendidikan pada sekolah yang paling dekat dengan domisilinya. Ini penting agar semua siswa dipastikan bisa memperoleh sekolah untuk kelanjutan pendidikannya sebagaimana semangat wajib belajar 12 tahun yang sedang kita lakukan. Pemerataan fasilitas dan kualitas antar sekolah tentu dengan sendirinya akan mengurangi keinginan siswa tertentu untuk menyebrang ke sekolah di luar rayonnya. Hal yang tak kalah penting adalah bagaimana pemerintah bisa mensosialisasikan kebijakan baru ini secara efektif kepada seluruh stakeholders pendidikan. Jangan pernah ada kebingungan atau keterkejutan pada pihak tertentu yang bisa memperlambat pelaksanaan moratorium. Jangan sampai niat baik moratorium justru menjadi kegalauan baru bagi insan pendidikan di tanah air, karena ketidakjelasan segala sistem pelaksanaanya. Tetapi, jika semua hal sudah direncanakan dengan matang.

5. Sikap Pemerintah terhadap Usulan Moratorium UN

Setelah melakukan rapat terbatas pada 7 Desember 2016 dan mempertimbangkan berbagai aspek tentang usulan moratorium UN, akhirnya menolak usulan Moratorium UN dan menegaskan ujian nasional tetap ada. Keputusan ini telah diambil dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu tentang UN. Dengan demikian tidak perlu lagi ada polemik tentang Ujian Nasional dan UN tetap jalan. Terkait dengan evaluasi UN dalam rapat terbatas adalah evaluasi menyeluruh sistem pendidikan, bukan keberadaan UN.

Wakil Presiden Jusuf Kalla usai rapat terbatas menjelaskan bahwa keberadaan UN dianggap masih dibutuhkan untuk pemerataan di dunia pendidikan. Hampir semua negara, termasuk di Asia Tenggara, punya mekanisme sejenis untuk mengukur tingkat pendidikan. Karena itu, keberadaan UN diperlukan sebagai acuan untuk mengukur kualitas pendidikan. Apalagi, tanpa UN dikhawatirkan semangat siswa dalam belajar akan berkurang.

Pemerintah berpendapat bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan dibutuhkan banyak upaya. Pelaksanaan ujian nasional, merupakan salah satu upaya guna mendorong tercapainya target kualitas pendidikan nasional. Bukan hanya Indonesia saja yang masih menerapkan sistem ujian nasional, melainkan juga negara-negara lain di Asia. Meski begitu, bukan berarti pelaksanaan ujian nasional tidak perlu dievaluasi. Evaluasi tetap diperlukan agar hasil yang telah dicapai lebih maksimal.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan ada tiga opsi yang disiapkan terkait UN. Ketiga opsi itu ialah penghapusan UN, penerapan moratorium UN tahun 2017, serta menyerahkan pelaksanaan UN kepada pemerintah daerah. Rencana moratorium UN disiapkan untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung pada 2009. Dalam putusan itu, pemerintah diperintahkan meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi di seluruh Indonesia agar lebih merata sehingga memadai bagi pelaksanaan UN. Menurut Muhadjir, UN tidak lagi menentukan kelulusan, tetapi lebih berfungsi untuk memetakan kondisi pendidikan. Hasilnya, baru 30 persen sekolah memenuhi standar nasional. Evaluasi nasional nanti diserahkan kepada pemerintah daerah. Kita mau mengembalikan evaluasi sebagai hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif. Negara cukup mengawasinya.

 

Berita Terkait