post image

Terima Surat Pemberhentian, KPU Sebut Lima Paslon Bupati/Wabup Kampar Dinyatakan Memenuhi Syarat

Kamparkab  - Lima pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kampar dinyatakan telah memenuhi syarat (MS) sebagai calon Bupati maupun sebagai Wakil Bupati Kampar untuk bertarung di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Kampar tahun 2017. 

Dua hari menjelang berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan atau 60 hari sejak penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Kampar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar telah menerima surat pemberhentian calon Bupati Kampar yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) dan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD bagi yang berstatus anggota DPRD Kabupaten Kampar.

Anggota KPU Kampar Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Humas Sardalis kepada kamparkab, Jumat (23/12/2016) mengatakan, KPU Kampar telah menerima bukti akhir surat pemberhentian sebagai PNS dua orang calon Bupati Kampar yakni  H Zulher dan H Jawahir.

Selain itu KPU Kampar juga telah menerima surat  pemberhentian  Rahmat Jevary Juniardo sebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar periode 2014-2019. "Dengan demikian seluruh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar atau sebanyak sepuluh orang calon bupati dan wakil bupati dinyatakan telah memenuhi syarat," beber Sardalis.

Bahkan hari ini kata Sardalis, KPU Kampar telah melakukan proses pergantian antar waktu (PAW) Rahmat Jevary Juniardo dengan menyampaikan surat tembusan KPU Kampar kepada Gubernur Riau mengenai proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kampar Daerah Pemilihan IV dari Rahmat Jevary Juniardo kepada Juswari Umar Said.

"Sesuai perolehan suara partai dan calon pada Pemilu legislatif 2014 lalu, Juswari Umar Said yang merupakan calon nomor urut sepuluh di daftar calon tetap akan menggantikan posisi Rahmat Jevary Juniardo," ulas mantan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Tambang ini.

Mengenai hebohnya berita di media baru-baru ini karena belum adanya rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar terkait pemberhentian Ardo (Rahmat Jevary Juniardo) beberapa hari lalu, Sardalis tak mau berkomentar. "Kalau itu bukan kewenangan KPU, namun kami yang jelas hanya menerima surat pemberhentian dari pihak yang berwenang dalam hal ini Gubernur Riau," bebernya. Menurutnya, sesuai aturan Calon Bupati Kampar dan Wakil Bupati Kampar wajib menyerahkan surat pemberhentian sebagai PNS bagi yang berstatus PNS dan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD 
bagi yang berstatus DPRD kepada KPU Kampar paling lambat 60 hari sejak penetapan sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Kampar pada 24 September 2016 lalu atau berakhir pada 24 Desember 2016 besok.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kampar Zulfahmi kepada kamparkab, Rabu (20/12/2016) juga mengakui bahwa H Jawahir telah resmi diberhentikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Karena beliau (Jawahir red) golongan IV C kami hanya sifatnya menyampaikan usulan ke BKN dan BKN telah resmi memberhentikan Jawahir sebagai ASN. Sementara kalau Zulher bukan gawe kami karena beliau berstatus pegawai Pemprov Riau jadi BKD Riau yang mengajukan usulan," terang Zulfahmi.(kamparkab 14) 

Berita Terkait