post image

Usulan Infrastruktur dan Kewilayahan 2018, Mencapai Rp. 259 Milyar

Kamparkab - Usulan  pembangunan Kabupaten Kampar bidang  Infrastruktur dan Kewilayahan untuk Tahun Anggaran 2018, mencapai Rp. 259.364.884.230. Pembangunan bidang  Infrastruktur dan Kewilayahan ditangani oleh lima OPD (organisasi perangkat daerah). Demikian disampaikan  Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada rapat Forum Perangkat Daerah  Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indra Pomi Nasution, ST, MSi yang digelar di aula Bappeda Kabupaten Kampar, Rabu (1/3/17).

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Bappeda Kabupaten Kampar  Ir. Azwan, MSi, Anggota DPRD Kabupaten Kampar Syahrul Aidi, Firman Wahyudi dan Repol. Kepala Dinas/Badan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Camat se-Kabupaten Kampar, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Kampar, Safri dan Kabid di lingkungan Bappeda Kabupaten Kampar, pejabat  terkait bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Disampaikan oleh Indra Pomi bahwa OPD yang menangani Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yakni,  Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman,  Dinas Perhubungan,  Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

Kemudian rincian gambaran usulan terdiri dari, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp. 65.872.680.490. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp. 168.655.757.830. Dinas Perhubungan sebesar Rp. 3.000.000.000.  Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Rp. 19.218.731.910. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp. 2.617.714.000. dengan total  Rp. 259.364.884.230.

Usulan ini terang Indra Pomi yang juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar,  tentunya akan diseleksi  sesuai dengan plafon dana  yang tersedia pada rapat forum perangkat daerah ini, karena salah satu  tujuan  Forum Perangkat Daerah ini adalah menyesuaikan prioritas Renja OPD dengan alokasi anggaran indikatif OPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Instrumen yang dijadikan untuk menseleksi usulan tersebut yakni,  Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, SK Bupati Kampar Tentang Jalan  dan Surat Edaran Bupati Kampar Tahun 2016  tentang Status Jalan.

Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir. H. Azwan, MSi pada kesempatan tersebut menyampaikan paparan tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kampar, Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi Riau.

Disampaikan Azwan bahwa  Tahun 2018, berada pada tahapan ketiga (2015 – 2019) Tahapan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)  Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025. Dimana pada tahapan ketiga RPJPD ini fokus pembangunan pada  Pencapaian Daya Saing  Daerah Dengan Keunggulan Perekonomian yang Kompetitif dan Komperatif  yang dilandasi oleh SDM Berkualitas  yang Menguasai Iptek dan Mempunyai Daya Saing.

Kemudian diperkirakan anggaran tahun 2018 besarannya hampir sama dengan tahun 2017. Hanya saja  di tahun 2017 ada kegiatan porprov (Pekan Olahraga Provinsi) di tahun 2018 tidak ada lagi sehingga dana sebesar pelaksanaan Porprov 2017 itu  bisa dimanfaatkan untuk program lainnya yang prioritas  pada tahun 2018.

Azwan mengajak seluruh OPD dan anggota DPRD untuk sama-sama berjuang meraih dana diluar APBD Kabupaten seperti di APBD Provinsi dan APBN. Termasuk juga bagaimana menggerakkan pembangunan melalui sektor swasta.

Setelah pemaparan oleh Kepala Bappeda Kampar dilanjutkan sidang pleno. Sidang  pleno ini diisi dengan pemaparan masing-masing OPD tentang program dan kegiatan yang sudah diinput dalam Renja OPD tahun 2018. Paparan ini ditanggapi oleh masing-masing kecamatan dan anggota Dewan.

Kebanyakan usulan didominasi oleh pembangunan jalan dan jembatan. Seperti yang disampaikan oleh Camat XIII Koto Kampar Amiruddin yang mengusulkan pembangunan jembatan dan jalan  ke desa Balung karena saat ini jalan ke desa Balung hampir putus dan tidak bisa dilewati roda dua. Sementara  itu alat berat tidak bisa masuk karena  jembatan yang tersedia tidak bisa dilewati alat berat. (kamparkab-019)

Berita Terkait