post image

Bappeda Ikuti Rakor Pengolahan SIPD

Kamparkab - Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar  rapat koordinasi SIPD dalam rangka fasilitasi pengolahan Sistem  Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)  yang digelar di   Hotel Menara Peninsula  Jalan Letjen S.Parman Nomor 78 Slipi Palmerah Jakarta Barat, 25-27 Mei 2016.  Rapat koordinasi ini dibuka secara resmi oleh Plt. Dirjen Bina Bangda Kemendagri RI Ir. Diah Indrajati, M.Sc.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar merupakan salah satu bagian dari peserta rapat koordinasi tersebut. Dari Bappeda Kampar diikuti oleh Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan Erfi Susanti, S.Sos, M.Si, Kasubbid Pendataan dan Pelaporan  Hamidah, SE, Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Irfan, S.Hut, M.Si dan satu orang staf Bappeda.

Rapat  tersebut menghadirkan narasumber Bagus Agung Herbowo, S.T, M.T (Kasubdit Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI) yang menyampaikan Materi Implementasi Penyempurnaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
Ganjang Aminullah (Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Pusat Jakarta) dengan materi Implementasi Kewenangan Data Statistik Dasar dan data Statistik Sektoral,  dan materi  tentang  Koordinasi  dan Kerjasama Statistik.

Andrie Syahriza (Biro Informasi dan Teknologi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia)  dengan materi Integrasi SIPD dan SDDKN sebagai Wujud Kesatuan Data dan Sistem Informasi secara Nasional.

Ir. Hudori, MSi (Direktur Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri) dengan materi   Peran Sistem Informasi Pembangunan Daerah Berbasis Urusan Konkuren Dalam Penyusunan  Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Plt. Dirjen Bina Bangda Kemendagri RI Ir. Diah Indrajati, M.Sc. saat membuka rapat Fasilitasi Pengolahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah ini menyampaikan bahwa  tujuan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah untuk peningkatan dan pemerataan   pendapatan   masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. “Pembangunan Daerah sendiri merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,” ujarnya.

Disampaikannya,  bahwa Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terdiri atas 6 (enam) urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Kemudian perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pengarah yang memberikan rambu-rambu kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan pembangunan secara bertahap. Perencanaan menjadi bagian yang sangat penting sebagai pengendali sebuah kegiatan yang memberikan rincian tentang rasionalisasi perlunya sebuah kegiatan dilakukan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode pelaksanaan, sarana dan prasarana pendukung dan sumberdaya yang diperlukan. “Adanya perencanaan disebabkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga diperlukan kegiatan-kegiatan prioritas,” ulasnya.
Proses perencanaan yang baik dan komprehensif merupakan titik penting untuk berhasilnya pembangunan. Untuk dapat menghasilkan perencanaan yang ideal tersebut maka setiap proses harus senantiasa dilakukan dengan basis data dan informasi yang valid dan terukur. Untuk menyusun sebuah perencanaan yang baik diperlukan data yang akurat sebagai dasar menetapkan target dan tujuan yang ingin dicapai. Kesalahan data yang digunakan mengakibatkan perencanaan yang dibuat tidak akan berguna.
Dalam istilah system informasi dikenal istilah GIGO (garbage in garbage out) maksudnya adalah apabila input datanya tidak akurat maka dapat dipastikan perencanaan yang dihasilkan tidak dapat menjawab permasalahan pembangunan yang ada.
Satu penggunaan terpenting data dan informasi dalam proses perencanaan pembangunan adalah untuk mengindentifikasi kebutuhan pembangunan yang disajikan kedalam penetapan program, indikator, dan target pembangunan. Penggunaan data dan informasi paling jelas terlihat dalam penetapan indikator-indikator, seperti indikator pencapaian kinerja pembangunan. Indikator yang ada kemudian dijadikan capaian target yang bisa diukur sehingga saat pembangunan sedang dan selesai dilaksanakan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dengan pengukuran yang jelas.
Dijelaskannya bahwa permasalahan yang selama ini dirasakan dalam pengolaan data dan informasi pembangunan daerah adalah diantaranya,  Data pembangunan daerah tidak lengkap dan tersebar di masing-masing perangkat daerah serta jarang diperbaharui; Bappeda menghadapi kendala serius dalam mengumpulkan data dari perangkat  daerah; Kurangnya koordinasi antara Bappeda dan Perangkat Daerah;
Kemudian minimnya pendanaan dan keterbatasan personil di Bappeda untuk pengelolaan data; Kurangnya political will dari Kepala Daerah; dan Pemerintah pusat juga belum memiliki instrumen yang cukup untuk mengukur kebutuhan pembangunan dan capaian-capaian substantif program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui Pasal 274 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Hal ini dipertegas lagi dengan adanya kewajiban Pemerintah Daerah menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.
Informasi pembangunan daerah yang dimaksud harus memuat 7 (tujuh) aspek informasi perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup tentang kondisi geografis Daerah, demografi, potensi sumberdaya Daerah, ekonomi dan keuangan Daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing Daerah.

Disatu sisi dalam mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat maka kedua bentuk informasi diatas wajib diumumkan kepada masyarakat. Apabila Kepala Daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah akan dikenai sanksi administratif maupun sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kemendagri menyadari pentingnya teknologi informasi yang memuat data dan informasi yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri telah membuat dan mengembangkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).  (Kamparkab-19)

Berita Terkait