post image
Paripurna Pembahasan KUA PPAS APBD Kampar Tahun Anggaran 2018

Pemkab Kampar Akan Tingkatkan PAD dan Meminimalkan Beban Masyarakat

Bangkinang Kota, Bupati Kampar H Azis Zaenal SH MM mengatakan dalam Peningkatan Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa kebijakan pendapatan yakni mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap berpihak kepada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat investasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Demikian dikatakannya pada sambutan Pembukaan Rapat Sidang Paripurna II Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kampar. 21/8/17

Bupati Kampar juga menegaskan akan mengoptimalkan dana perimbangan serta dana bagi hasil pajak dari provinsi melalui koordinasi dengan pemerintah Provinsi.

Dijelaskannya Kebijakan Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Kampar tahun 2018 dilakukan pada dua kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kebijakan belanja langsung dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah secara umum meliputi kebijakan pembangunan jangka panjang tahap III dengan penekanan pada pencapaian daya saing daerah dengan keunggulan ekonomi yang berbasis pada keunggulan komporatif dan kompetitif dengan dilandasi dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas dengan kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi.

Selanjutnya memperhatikan visi dan misi kepala daerah serta dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintah daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintah (urusan wajib dan urusan pilihan) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangakat Daerah (OPD).

Sebelumnya Bupati Kampar mengatakan Kebijakan Umum Anggaran Sementara dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kabupaten Kampar disusun mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 83 ayat 1 yang mana permendagri dimaksud menyatakan bahwa kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS  berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan menteri dalam negeri setipa tahunnya. Untuk APBD Tahun Anggaran 2018 adalah Permendagri nomor 33 tahun 2017 tentang tentang penyusunan APBD Tahun 2018.

Usai menyampaikan sambutan Bupati Kampar menyerahkan Laporan kebijakan umum anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri S.Ag.

Rapat Sidang Paripurna II Tahun 2017 dihadiri oleh Wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar, Anggota DPRD Kabupaten Kampar, Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH, Plt Sekda Kabupaten Kampar Ir H Nurhami MM serta Seluruh pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar(AP)

Berita Terkait