post image
Sidang Paripurna Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun 2017

Wakil Bupati Kampar Pinta Pimpinan OPD Mengikuti Proses Secara Cermat

Bangkinang Kota, Melalui Berbagai Tahapan guna menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun 2017, yang diawali dengan Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kampar pada tanggal 3/10/17 yang lalu, dan saat ini kita memasuki tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD dan apabila mendapat persetujuan bersama, akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yaitu evaluasi Ranperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Tim Evaluasi Perubahan APBD Provinsi Riau.

“Mengingat masih terdapatnya beberapa tahapan yang dilalui maka selayaknyalah kita bersama dapat mengambil sikap agar dapat dilakukan secara efisien dan efektif sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan”.ujar Catur

Demikian dikatakan Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH pada acara Pembukaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar Masa Sidang III Tahun 2017 tentang Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 di Ruang Sidang Banggar DPRD Kabupaten Kampar. Senin, 9/10/17

Wakil Bupati Kampar juga menegaskan kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengikuti proses secara cermat dan dapat memberikan penjelasan secara jelas yang dilengkapi dengan data aktual sehingga setiap pembahasan dapat diselesaikan dengan baik.

Kemudian Wakil Bupati Kampar menjelaskan bahwa Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun 2017 dilakukan karena adanya perkembangan anggaran yang tidak sesuai dengan Asumsi KUA seperti perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahaan kebijakan daerah serta perubahan kebijakan pembiayaan daerah.

Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan atau pengurangan belanja daerah, adanya kebijakan pembiayaan daerah baik berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran daerah, pergeseran anggaran antar SKPD, pergeseran kegiatan dan jenis belanja, perubahaan nomor rekening, pergeseran objek belanja dan rincian dalam objek belanja. (HUMAS)

Berita Terkait