post image

Terpilih sebagai Ketua Forum BPD se-Kabupaten Kampar, Ini Program Syofian Datuk Majo Sati

Kamparkab - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se- Kabupaten Kampar sukses menggelar musyawah besar dalam rangka pembentukan Forum BPD Kampar masa bakti 2016-2021 di Ball Rom Ayola Hotel Pekanbaru, Minggu (30/10/2016). Terpilih sebagai ketua umum Forum BPD se-Kabupaten Kampar Syofian,SH,MH Datuk Majo Sati.

Kepada kamparkab, Senin (31/10/2016), Syofian menyampaikan, pembentukan forum ini diharapkan bisa menghilangkan kesenjangan horizontal antara BPD dengan kepala desa.

Menurutnya, kesenjangan yang terjadi diantara kepala desa dengan BPD cenderung menjadi penghambat pembangunan desa, karena selama ini sering terjadi terhambatnya komunikasi BPD dengan kepala desa.

Kedepan, forum BPD berharap Pemerintah Kabupaten Kampar melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) bagi BPD karena realita saat ini lebih separuh BPD di Kabupaten Kampar tidak mengerti dengan sistem keuangan desa dan selama ini BPD hanya terkesan sebagai pihak menandatangani setiap dokumen baik RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Pemkab Kampar selama ini hanya melaksanakan bimtek bagi kepala desa, sekdes dan jajaran sementara untuk BPD tak pernah dilakukan.

"Bimtek ini harus dianggarkan di APBD selama dua kali dalam satu tahun yakni di semester pertama dan kedua," ujar Ketua BPD Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar ini.

Di sisi lain, kesenjangan juga terjadi dalam hal hak yang diterima BPD dengan kepala desa dan perangkatnya. Saat ini BPD hanya menerima honor sementara kepala desa maupun perangkatnya telah menerima pendapatan dalam bentuk gaji.

"Kalau honor rasanya tak tepat lagi sebab BPD tidak lagi sebagai badan hukum, namun kini BPD telah berbadan politis. Misalnya dalam pelaksanaan RPJMDes, semestinya ini undangan rapatnya BPD bukan kades yang mengundang, jadi mesti ada anggaran di BPD," bebernya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 wajib hukumnya membuat dan mengalokasikan anggaran untuk BPD. "Karena kinerja BPD sudah masuk dalam ranah politik maka anggaran desa sistemnya tak honor lagi tapi gaji. Sementara untuk honor itu berdasarkan kegiatan seperti adanya rapat, itu ada honornya," terang alumni S2 UIR tersebut.

"Sekarang tak sinkron, kaur di desa gajinya Rp 1 juta perbulan sementara BPD untuk ketua honornya Rp 350 ribu. Porsi kerja tak berimbang, itulah letak kesenjagannya," ulasnya lagi.

Berkaitan dengan pelaksanaan Mubes BPD se-Kabupaten Kampar yang dilaksanakan kemarin, Syofian menegaskan bahwa tak  ada unsur politik. Mubes ini dihadiri oleh Bupati Kampar H Jefry Noer. Anggaran pelaksanaan Mubes ini berasal dari dana operasional BPD di setiap desa.

Dalam Mubes ini, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kampar Surya Budhi langsung melakukan pengukuhan Forum BPD Kabuapaten Kampar.

Selanjutnya Forum BPD akan melaksanakan rapat kerja dan rapat persiapan bimtek BPD tahun 2016 yang diikuti seluruh pengurus dan koordinator 21 kecamatan di Kantor BPMPD Kampar, Kamis (3/10/2016) mendatang.

Sementara itu Bupati Kampar H Jefry Noer dalam sambutannya ketika membuka Mubes BPD se-Kabupaten Kampar, Minggu (30/10/2016) mengungkapkan, pembentukan Forum BPD hendaknya bisa menjalin komunikasi antar sesama BPD se- Kabupaten Kampar dalam rangka berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan desa. BPD diharapkan  konsisten dalam menjalankan tugas walaupun bertentangan dengan para kepala desa.

Pembentukan forum BPD ini sangat perlu karena tugas BPD adalah untuk mengontrol atau mengawasi pembangunan dan apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dengan telah terbentuknya forum BPD ini kedepan diharapkan lebih berperan aktif dan maksimal menjalankan fungsinya dengan konsisten. "Selagi benar terus bekerja dan berjuang, jangan takut diberhentikan kades. BPD mesti berani dan setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika terjadi selisih faham, maka selesaikanlah dengan musyawarah dan terbuka agar program yang dijalankan fokus kepada program yang sangat dibutuhkan masyarakat, karena BPD juga diharapkan mediasi masyarakat dengan desa untuk pembangunan," tegas Jefry.(kamparkab/14)

Berita Terkait