Tingkatkan Harga Karet, Disbun Riau Sarankan Bentuk Pasar Lelang
post image

Tingkatkan Harga Karet, Disbun Riau Sarankan Bentuk Pasar Lelang

Kamparkab - Untuk mengatasi persoalan rendahnya harga karet dari perkebunan masyarakat, Dinas Perkebunan Provinsi Riau maupun Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar menganjurkan petani membentuk Unit Pengolahan Pemasaran Bokar (UPPB) dan pasar lelang.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau melalui Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Provinsi Riau Rusdi dan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar H Bustan melalui Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Pemasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Yurnalis dan staf Dafris pada pada seminar yang mengangkat tema sosialisasi peningkatan mutu dan pemasaran hasil bahan olah karet (Bokar) yang ditaja mahasiswa kuliah kerja nyata (Kukerta) Universitas Riau (UR) di Aula Kantor Kepala Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar, akhir pekan kemarin.

Turut hadir Kepala Desa Pulau Gadang Muslimin, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kampar Akhir Yani yang juga Sekretaris BPD Pulau Gadang, perangkat desa,  tokoh masyarakat dan petani.

Harga karet di Provinsi Riau termasuk  Kabupaten Kampar saat ini mencapai titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, banyak petani menjerit karena rendahnya pendapatan mereka. Kondisi ini terjadi karena selain rendahnya kualitas karet (ojol), juga ditengarai karena adanya permainan (mafia) perdagangan karet.

Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Provinsi Riau Rusdi mengatakan, Unit Pengolahan Pemasaran Bokar (UPPB) merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan harga karet di kalangan petani.

UPPB ini bermitra dengan pabrik. Harga bisa ditentukan pabrik dengan UPPB melalui  pasar lelang. Menurut Rusdi lelang karet merupakan  solusi peningkatan harga karet.

"Sekarang ini orang perorangan atau pedagang  yang membuat dan menentukan harga, karet baru sampai ke pabrik setelah melalui tiga rantai," ungkap Rusdi.

Untuk di Kabupaten  Kampar saat ini baru memiliki satu UPPB yakni  Sri Utami di Kampar Kiri Tengah. Sementara UPPB terbanyak ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Rendahnya harga karet diakui Rusdi tak terlepas dari adanya praktek atau permainan dari "mafia" karet karena banyaknya rantai pemasaran dari petani hingga ke pabrik.

Salah satu contoh adanya mafia karet di Riau karena dari pasar lelang yang sudah berjalan  di Riau pemenangnya selalu  pembeli dari Sumatera Utara. "Jadi ada apa ini kok yang menang selalu dari Sumut . Ada mafianya memang.  Permainan itu tidak hanya di Riau tapi juga di Jambi dan Sumbar, pemenangnya dari Sumut," beber Rusdi.

Dikatakan, sebenarnya pembentukan UPPB dan pasar lelang ini tidaklah sulit. Menurutnya, UPPB harus terdaftar di dinas terkait.
Adapun syarat pasar lelang ini harus memiliki lapangan atau tanah yang legal, memenuhi syarat administrasi seperti harus ada pengurus lelang, papan pengumuman, papan list.

Menurutnya Dinas Perkebunan Riau siap untuk membantu pembentukan UPPB. "Saya lihat petani yang telah membentuk pasar lelang lebih cerah mereka, karena harga karetnya lebih bagus. Yakinlah bapak selisih harganya diatas Rp 1000 perkilogram," beber Rusdi.


Sementara itu  Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Pemasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Yurnalis menyampaikan, untuk peningkatan mutu Bokar, tidak lari dari budidaya. Kita menentukan bibitnya apakah bagus, apakah bibit okulasi atau slim, pemeliharaan. Dikatakan, masyarakat Kampar masih menjual karet dalam bentuk ojol yang mutu dan harganya paling rendah.

Untuk meningkatkan pendapatan petani karet, sudah saatnya produksi karet masyarakat dalam bentuk sit angin, lateks kebun dan slab.   "Untuk peningkatan mutu pasca panen itu tergantung niatnya petani," ungkapnya.

Diakuinya, harga karet masyarakat saat ini kadar karet kering (K3) hanya dihargai 50 persen. K"alau di pabrik misal Rp 100 ribu dikalangan pedagang dipotong lagi menjadi 50 persen," ungkapnya.

Dikatakan, pemasaran bokar dari petani karet melewati jalur yang terlalu panjang , mencapai minimal tiga rantai. "Maka rantai ini harus diputus. Maka di bawah harus membentuk kelompok," imbuh Yurnalis.

Permentan pedagang harus terdaftar sebagai pedagang. Kedepan kalau tak ada izin maka tak akan diterima lagi. Maka di lapangan bagaimana membuat bokar bersih. Berkaitan dengan pembentukan pasar lelang,  syaratnya karet yang dihasilkan petani  jangan memakai bahan pembeku yang dilarang seperti pupuk, nenas, umbi-umbian, jangan dicampur dengan tanah, dengan kain, kayu dan karet jangan direndam.

Sementara itu, ketua panitia seminar Bagus Rizkya Putra menyampaikan alasan mengambil tema ini agar adanya solusi peningkatan harga penjualan khususnya masyarakat Desa Pulau Gadang.(ara)
    




Berita Terkait