Open Government Indonesia (OGI) merupakan sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif yang didirikan pada tanggal 20 September 2011. Sebagai bentuk dukungan terhadap OGI, Pemerintah Kabupaten Kampari berusaha melakukan transparansi pengelolaan anggaran.
Selain sebagai usaha untuk mendukung OGI, transparansi ini juga sebagai realisasi pencapaian program Rencana Aksi Daerah Pencapaian Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) serta pelaksanaan undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dasar hukum :

  1. Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  2. UU No. 31 Tahun 1999 (jo. UU No. 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  3. Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
  4. Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
  5. Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
  6. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Penyelenggaraan dan Pencegahan Korupsi Jangka Panjang 2012-2015 dan Jangka Menengah 2012-2014.
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
  8. Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013


Sumber: TIM RAD-PPK  Pemerintah Kabupaten Kampar